Komite Nasional Pengkaji KIPI
Setiap negara harus membentuk Komite Pengkajian KIPI untuk :
- Mengkaji setiap kejadian KIPI serius dan tidak biasa serta KIPI lain yang dilaporkan ke kelompok ahli (misal the National immunization technical advisory groups (NITAGs)
National immunization technical advisory groups (NITAGs)Suatu kelompok penasihat yang mempunyai tujuan utama memberikan panduan kepada pemerintah dan pembuat keputusan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan serta strategi berdasarkan bukti ilmiah yang relevan, mencerminkan prioritas nasional., dan/atau Pusat Farmakovigilans Nasional/National pharmacovigilance centre
Pusat Farmakovigilans NasionalPusat yang diakui pemerintah (sistem yang terintegrasi) di dalam suatu negara dengan keahlian klinis dan ilmiah dalam mengumpulkan, menggabungkan, menganalisis dan memberikan saran terhadap semua informasi yang berkaitan dengan keamanan obat.. - Mengkaji hubungan kausal antara KIPI dan vaksin (atau lot vaksin).
- Memonitor data KIPI yang dilaporkan untuk melihat adanya potensial sinyal kejadian ikutan yang terkait dengan vaksin yang sebelumnya tidak diketahui.
- Memberikan rekomendasi untuk penyelidikan lebih lanjut, edukasi, tindakan perbaikan dan komunikasi dengan pihak terkait, termasuk media massa.
- Mendokumentasikan semua hasil pengkajian, keputusan dan umpan balik dari setiap kasus kepada semua pihak yang terkait.
Komite Pengkaji KIPI harus terdiri atas anggota yang independen dari program imunisasi. Mereka harus mewakili berbagai spesialisasi keahlian yang berkaitan dengan pengkajian KIPI. Keahlian tersebut antara lain spesialis anak, saraf, penyakit dalam, ahli forensik, patologi, mikrobiologi, imunologi dan epidemiologi. Ahli medis lain bisa diundang untuk analisis kejadian klinis yang bersifat khusus.
Untuk menghindari benturan kepentingan, Manajer program imunisasi nasional, ilmuwan laboratorium vaksin, perwakilan badan otoritas regulatori nasional, dan pejabat imunisasi di provinsi/kabupaten/kota seharusnya tidak dimasukkan sebagai anggota komite, namun mereka harus selalu ada untuk mendukung fungsi dari Komite Pengkaji KIPI.
